Deddy Corbuzier Dituding Buzzer Rp150 Juta, Jawabannya Bikin Netizen Tercengang!
Kamini.id – Nama Deddy Corbuzier kembali jadi perbincangan hangat usai dirinya lantang menyuarakan tuntutan rakyat terhadap pemerintah. Meski berstatus sebagai Staf Khusus Kementerian Pertahanan, Deddy tampaknya tak ragu menyatakan sikap lewat unggahan di Instagram pribadinya.
Dalam unggahan yang dikutip Jumat (5/9), Deddy menuliskan singkat, “17+8” disertai dengan emoji bendera merah putih. Banyak pihak menduga, keterangan tersebut merujuk pada daftar tuntutan rakyat 17+8 yang disusun sejumlah figur publik dan diserahkan kepada DPR RI.
Isi tuntutan itu berkaitan dengan aspirasi rakyat agar pemerintah lebih serius menunaikan janji demi kesejahteraan bangsa. Tak berhenti di situ, Deddy juga menegaskan kalau sudah saatnya pemerintah membuktikan komitmen mereka.
“Demo sudah terukur, sudah saling menjaga NKRI. Jadi sudah saatnya juga negara menjalankan janjinya!” tulisnya.
Namun, sikap terbuka Deddy justru memunculkan spekulasi tak sedap. Beberapa warganet menuding dirinya sebagai buzzer pemerintah dengan bayaran fantastis mencapai Rp150 juta per unggahan.
Salah satu komentar berbunyi, “Cair 150 juta nggak om?? Bertanya dengan nada lembut.”
Tak tinggal diam, Deddy menanggapi tuduhan tersebut dengan nada satir. Ia menegaskan kalau dirinya tidak pernah menerima bayaran, bahkan merasa justru keluar biaya sendiri.
“Lebih ke nombok kalau gue,” balasnya sambil menyertakan emoji tertawa.
Pernyataan itu sontak menuai reaksi beragam dari publik. Ada yang mengapresiasi keberanian Deddy untuk mendukung suara rakyat meski statusnya sebagai staf khusus, namun tak sedikit pula yang masih meragukan ketulusannya.
Soal alasan mengapa ia baru bersuara setelah banyak figur publik lebih dulu angkat bicara, Deddy mengaku hal itu karena posisinya yang harus berhati-hati. Menurutnya, setiap langkah perlu diperhitungkan agar tidak menimbulkan salah tafsir, terutama karena ia masih bagian dari pemerintahan.
Di sisi lain, tuntutan 17+8 sendiri telah resmi diserahkan ke DPR RI. Gelombang aksi demonstrasi pun sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bentuk aspirasi rakyat. Kini, publik masih menantikan apakah pemerintah akan merespons tuntutan tersebut dengan langkah nyata.