Ramai Aksi Joget di Sidang MPR, UAH: Melanggar Hukum dan Etika
Kamini.id - Aksi sejumlah anggota DPR RI yang kedapatan berjoget saat sidang tahunan MPR pada Jumat (15/8) mendadak viral dan jadi sorotan warganet. Momen yang dianggap tidak pantas itu semakin ramai diperbincangkan karena muncul di tengah isu kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp90 juta per bulan.
Meski begitu, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji seperti yang ramai dibicarakan. Menurut Puan, anggota DPR hanya menerima kompensasi uang rumah karena tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan.
Namun, pernyataan Puan tidak serta-merta meredam kritik publik. Warganet tetap menyoroti aksi joget para wakil rakyat yang dinilai kurang etis mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Banyak yang menilai bahwa aksi tersebut menunjukkan kurangnya empati dari pejabat negara.
Ustaz Adi Hidayat (UAH) juga ikut menanggapi isu ini. Dalam sebuah pernyataan, ia menilai tindakan joget di forum resmi negara merupakan bentuk pelanggaran hukum, norma, dan etika.
“Mohon maaf, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika,” tegas UAH.
Lebih lanjut, UAH berharap kejadian ini tidak hanya menjadi isu viral sesaat, melainkan bisa menjadi bahan introspeksi para elit politik. Ia mengingatkan agar para wakil rakyat benar-benar memahami peran mereka dalam membawa arah bangsa.
“Kita berharap ada koreksi internal yang serius. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek pajak dari permainan elit-elit politik,” ujarnya.
UAH juga menyindir fenomena pejabat yang kerap meminta bantuan ulama saat situasi di masyarakat memanas, namun di sisi lain justru menciptakan kegaduhan baru lewat sikap dan tindakan yang tidak pantas.
Pernyataan UAH ini mendapat dukungan luas dari publik, terutama di media sosial. Banyak warganet merasa bahwa kritik ulama tersebut mewakili perasaan masyarakat yang kecewa.
Kasus ini menunjukkan betapa besar sorotan publik terhadap perilaku pejabat negara, terutama di era digital ketika setiap tindakan bisa terekam dan viral dalam hitungan menit. Aksi joget anggota DPR mungkin terlihat sederhana, tetapi di mata masyarakat, hal itu menyentuh isu yang lebih dalam: kepercayaan terhadap wakil rakyat.
Kini, publik menantikan apakah akan ada tindak lanjut dari internal DPR terkait kejadian ini. Sementara itu, perdebatan tentang empati dan tanggung jawab pejabat negara terus bergaung di ruang publik.