Ramai-ramai di DPR: Andovi & Jovi Ikut Suarakan Protes Soal Status Nonaktif Legislator
Kamini.id – Gelombang massa terus memenuhi kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (1/9). Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menjadi bagian dari aksi yang menyoroti kebijakan pemerintah dan status nonaktif sejumlah anggota DPR.
Isu ini mencuri perhatian publik setelah sederet nama anggota legislatif, mulai dari Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, hingga Adies Kadir, dinyatakan dinonaktifkan oleh partai masing-masing.
Baca juga: Eko Patrio hingga Nafa Urbach Dinonaktifkan, Tapi Masih Terima Gaji DPR?
Namun, langkah tersebut menuai tanda tanya besar. Pasalnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah melalui UU No. 13 Tahun 2019, tidak ada mekanisme penonaktifan anggota DPR.
Status Nonaktif Dipertanyakan
Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai "jalan tengah" yang janggal. Berdasarkan aturan, anggota DPR hanya bisa diberhentikan melalui pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, atau pemberhentian sementara karena status terdakwa dalam kasus pidana tertentu. Artinya, kebijakan nonaktif yang diambil justru memicu kontroversi baru.
Di tengah panasnya situasi, kehadiran konten kreator sekaligus publik figur Andovi dan Jovi da Lopez di barisan massa menarik perhatian. Keduanya dengan lantang menyebut bahwa status nonaktif hanyalah "akal-akalan".
“Apapun istilahnya, rakyat sudah terlanjur kecewa. Kalau mau adil, tunjangan dan fasilitas DPR juga harus dibekukan,” tegas Andovi dari atas mobil komando.
Tuntutan Aksi: Dari Tunjangan hingga RUU TNI
Selain menyoroti status anggota dewan, massa juga membawa isu lain yang tak kalah penting. Mulai dari kritik soal gaji dan tunjangan fantastis, minimnya komunikasi pejabat dengan rakyat, hingga pembahasan RUU TNI yang dianggap dipercepat usai Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden RI.
“Semua bisa dikebut kecuali yang memihak rakyat. Pemerintah harus segera berbenah,” seru orator aksi.
Kritik ini dianggap relevan dengan situasi politik belakangan, di mana masyarakat menuntut transparansi sekaligus keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat kecil.
Situasi Masih Panas di Lapangan
Hingga sore hari, massa terus berdatangan memenuhi area depan gedung parlemen. Aparat kepolisian juga masih berjaga untuk mengantisipasi potensi gesekan. Meski begitu, situasi relatif terkendali meski tensi protes semakin meninggi.
Gelombang aksi ini diperkirakan tidak akan berhenti dalam waktu dekat, mengingat isu yang diangkat menyangkut kredibilitas lembaga legislatif sekaligus kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Kaminiers, isu “status nonaktif” anggota DPR ini seolah membuka lembaran baru dalam drama politik Tanah Air. Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar bentuk sanksi, atau sekadar manuver politik untuk meredam kritik?
Yang jelas, publik kini semakin kritis, dan suara massa di depan DPR menunjukkan bahwa rakyat tak lagi mau menerima alasan yang setengah hati.