Menuai Kontroversi, PAN Ambil Sikap Soal Hak Nonaktif DPR Uya Kuya dan Eko Patrio
Kamini.id – Drama politik sekaligus hiburan tengah ramai jadi sorotan usai dua nama artis yang kini berstatus anggota DPR RI, Eko Patrio dan Uya Kuya, menuai kritik keras dari publik. Aksi joget mereka di gedung DPR pasca rapat resmi dinilai tak berempati terhadap situasi rakyat, hingga akhirnya keduanya dinonaktifkan dari jabatannya.
Namun, masalah tak berhenti di sana. Status nonaktif justru memicu perdebatan baru karena menurut aturan, anggota DPR dengan status tersebut masih berhak menerima gaji dan tunjangan. Kondisi ini membuat masyarakat semakin geram dan mempertanyakan transparansi lembaga legislatif.
PAN Ajukan Penghentian Gaji dan Tunjangan
Menjawab kritikan publik, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya mengambil langkah tegas. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pihaknya sudah resmi mengajukan permohonan penghentian seluruh hak keuangan yang melekat pada jabatan Eko Patrio dan Uya Kuya selama keduanya berstatus nonaktif.
“Fraksi PAN sudah meminta agar gaji, tunjangan, dan fasilitas yang melekat dihentikan. Ini bentuk tanggung jawab kami menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” jelas Putri kepada awak media pada Rabu (3/9).
Permohonan tersebut disebut sudah dilayangkan ke Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan. Dengan begitu, jika disetujui, Eko Patrio dan Uya Kuya tak akan lagi menikmati hak-hak keuangan anggota DPR selama masa nonaktif mereka.
Respons Publik dan Sikap Eko-Uya
Langkah PAN ini dianggap publik sebagai bentuk keseriusan menjaga integritas dan transparansi. Namun, perbincangan soal wajar atau tidaknya artis duduk di kursi legislatif kembali mencuat. Banyak pihak menilai kasus ini bisa jadi refleksi penting soal akuntabilitas para wakil rakyat.
Sementara itu, Eko Patrio dan Uya Kuya memilih belum banyak berkomentar soal penghentian gaji dan tunjangan. Keduanya justru lebih sering menyuarakan keresahan pribadi, salah satunya mengenai rumah mereka yang sempat dijarah massa.
Akuntabilitas Jadi Sorotan
Meski dinonaktifkan, kasus Eko Patrio dan Uya Kuya masih jadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Publik menilai DPR RI harus lebih tegas dalam mengatur mekanisme pemberian hak agar tidak menimbulkan kesan adanya “kemewahan” di tengah status nonaktif.
Bagi PAN, keputusan meminta penghentian hak ini diharapkan bisa menjadi contoh bahwa partai politik harus berani bertindak demi menjaga kepercayaan masyarakat. Pasalnya, citra wakil rakyat kini tak hanya dipantau dari ruang rapat, tetapi juga dari sikap dan gestur mereka di ruang publik.
Nah, Kaminiers, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan publik dalam dunia politik. Aksi kecil yang dianggap sepele bisa berbuntut panjang, apalagi jika menyangkut simbol lembaga negara. Pada akhirnya, integritas dan akuntabilitas tetap jadi hal utama yang harus dijaga oleh siapapun yang duduk di kursi wakil rakyat.